Wakil Ketua DPRD Batang Benny Abidin mengatakan, kekurangan ribuan guru di Batang merupakan dampak dari banyaknya guru yang pensiun dan itu tidak sebanding dengan rekrutmen tenaga baru. Dirinya menilai, kebijakan moratorium pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beberapa waktu lalu menjadi persoalan utama. Meski pemerintah telah menggulirkan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hal itu dianggap belum mampu menambah jumlah guru di lapangan.
”Rekrutmen PPPK selama ini hanya menyasar guru-guru yang sudah lama mengabdi sehingga jumlah guru di sekolah tidak bertambah. PPPK itu hanya mengganti status para guru yang sudah ada, bukan menambah tenaga pengajar,” ujarnya.
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Kabupaten Batang, Muhammad Arief Rohman, mengungkapkan, kekurangan tenaga pengajar dalam jumlah besar di Batang dipicu oleh akumulasi guru yang pensiun, guru yang meninggal dunia, hingga ada yang mendapatkan promosi jabatan. Data sebelumnya, kekurangan guru mencapai 958 orang dan saat ini dimungkinkan sudah seribu orang. Ironisnya, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang selama ini berjalan, ternyata belum menjadi solusi penambah jumlah personel guru.
”Pengangkatan P3K ini tidak menambah jumlah guru, hanya merubah status. Ganti status saja, orangnya masih tetap. Yang pensiun ya tetap kosong. Maka saya memandang ini sudah darurat,” tuturnya. (**)
