BREBES, smpantura – Bawaslu Kabupaten Brebes, mengajak para mahasiswa yang ada di Kota Bawang, untuk aktif mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Bawaslu juga mengajak para generasi muda itu untuk mengiatkan kampanye stop politik uang. Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Pengawasan Pilkada 2024 yang diikuti para mahasoswa, di King Royal Hotel, kemarin. (9/10).
Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, Trio Pahlevi menjelaskan, melalui sosialisasi yang bertema Peran Aktif Mahasiswa Dalam Pengawasan Serentak Pilkada Tahun 2024, itu pihaknya berharap bisa menggugah kesadaran mahasiswa agar ikut berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Sebab, sebagai agen sosial perubahan peran mahasiswa sangat efektif mengedukasi masyarakat. “Untuk lebih mengoptimalkan edukasi pengawasan, dua narasumber dari akademisi kami hadirkan. Yakni, Hendri Sucipto dari akademisi UMUS dan Rektor Universitas Peradaban Bumiayu M Kadarisman,” ungkapnya.
Menurut dia, dari mahasiswa besar harapan bisa menjadi kepanjangan tangan Bawaslu. Khususnya, menggencarkan edukasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif, dalam mengawal pelaksanaan Pilbup Brebes dan Pilgub Jateng. Sehingga, semua praktik kecurangan dan potensi politik uang bisa diminimalisir.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Brebes Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Amir Fudin menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan fokus pada edukasi dan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi mahasiswa dari semua kampus di Brebes. Yakni, mengajak sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahaya politik uang.
“Jika ada dugaan atau indikasi politik uang, maupun potensi pelanggaran bisa dilaporkan ke Bawaslu dengan alat bukti rekaman foto maupun video. Termasuk, konfirmasi dari semu pihak yang bersangkutan,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk mengoptimalkan kompetensi dan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan Pilkada 2024, pihaknya telah menggandeng Akademisi Universitas Peradaban Bumiayu untuk MoU kerjasama antar lembaga. Yakni, semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. “Selain itu, peningkatan kualitas SDM, seminar, pendidikan pemilu, sosialisasi pengawasan partisipatif, pendidikan pemilu di lingkungan akademik. Sehingga, upaya pengawasan dan antisipasi pelanggaran bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (**)
