Melihat kebijakan umum secara nasional wajib belajar bukan lagi 12 tahun, melainkan 13 tahun, maka satu tahun itu merupakan masa untuk pra sekolah. Kesadaran pemerintah dianggap Fikri sudah ada namun perlu lebih ditekankan lagi dari pusat hingga ke bawah.
“Di lingkungan PAUD, kita perlu mendidik anak tanpa membebani, tanpa membuat stress dan harus bermain-main. Karena haknya anak-anak adalah bermain. Belajar yang sulit sekalipun, bagaimana caranya supaya sambil main. Jangan dibebani macam-macam. Jadi ini mungkin perlu banyak belajar dari negara-negara itu,” katanya.
Melalui workshop tersebut, Fikri berharap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti dapat lebih memperhatikan kondisi PAUD.
Sementara, Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Advokasi Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Soripada Harahap mengatakan, workshop pendidikan dengan tema ‘Peran Pendidikan Dalam Penyiapan SDM Unggul Indonesia Emas 2045’ bertujuan untuk berbagi informasi terkait perkembangan PAUD.
Saat ini jumlah PAUD di Indonesia telah mencapai sekitar 203.000 atau berpuluh kali lipat dari jumlah yang formal. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, belum lagi PAUD di Indonesia didominasi oleh pihak swasta.
“Meski banyak PAUD mandiri dari masyarakat yang membantu pemerintah, namun tenaga pendidiknya masih sedikit yang memenuhi standar. Kita juga akan menyederhanakan regulasi, baik untuk perizinan kelompok bermain (KB) hingga tempat penitipan anak (TPA). Kita juga berupaya untuk peningkatan kesejahteraan para guru PAUD,” pungkasnya. (**)
