PEMALANG, smpantura – Kepada Sekretariat Daerah (Sekda), terutama bagian tata pemerintahan, agar segera mempersiapkan pelaksanaan pelantikan Sekda definitif dan pelantikan Bupati Pemalang.
Definitif bupati, usulannya masih di proses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang, kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), melalui Gubernur Jateng.
“Kami berharap, BKD untuk segera menyiapkan langkah-langkah strategis, terkait dengan, segera dilaksanakannya penilaian potensi dan kompetensi Aparatur Negeri Sipil (ASN). Terkait dengan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, atau eselon II yang kosong, agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif,” ujar Ketua Fraksi PPP, DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, Kamis (14/9).
Dia mengatakan, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), maka untuk pengisian jabatan baik eselon 2, 3 dan 4, harus memperhatikan skala prioritas kelembagaan, jangan sampai terjadi darurat sumber daya manusia (SDM).
Selain masalah tersebut, F-PPP juga menyampaikan, permasalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah. Terkait dengan infrastruktur kewilayahan, untuk kelancaran akses pendidikan, di Kecamatan Belik yaitu jalan menuju SMA Negeri 1 Belik, Jalan menuju SMP Negeri 2 Belik, dan Jalan menuju SMP Negeri 3 Belik untuk segera ditingkatkan.
Optimalisasi sinergitas, antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, agar tidak terjadi masalah hukum dikemudian hari.
Untuk mempermudah perencanaan, proses pencairan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan, dan anggaranya, maka segera terapkan sistem keuangan desa, berbasis teknologi.
“Sisa waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan setelah Perubahan APBD harus benar-benar diperhatikan, jika sangat mungkin tidak bisa dilaksanakan, maka sebaiknya ditunda tahun anggaran berikutnya,” tandasnya.
Dia mengatakan, akhir-akhir ini disibukkan, dengan apa yang disebut dengan darurat sampah, ditambah lagi dengan kejadian kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pesalakan, yang menyita perhatian banyak pihak, akibat polusi udara yang ditimbulkannya.
Untuk itu, melalui kesempatan tersebut Fraksi PPP mengusulkan, agar teknik pengelolaan sampah, menjadi materi ko-kurikuler atau ekstra kurikuler, pada jenjang satuan pendidikan, agar pengetahuan tentang pengelolaan sampah dimengerti sejak usia sekolah. (T08-Red)
