SEMARANG, smpantura – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah memulai pemeriksaan awal untuk semester II tahun 2025 terhadap kegiatan keuangan di lingkungan Pemprov Jateng. Audit ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan dukungannya terhadap proses audit sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor pelayanan publik dan badan usaha milik daerah (BUMD).
“Hari ini kita melakukan entry meeting, itu adalah komunikasi audit. Kami menyampaikan tujuan daripada dilakukan pemeriksaan pendahuluan ini juga lingkupnya,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah saat entry meeting pemeriksaan pendahuluan semester II di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 1 September 2025.
Ia menjelaskan, ada banyak tema atau lingkup pemeriksaan. Di antaranya manajemen aset, belanja daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah, serta BLUD seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) yakni RSUD Dr Moewardi Solo dan RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto, dan BUMD seperti BPD Jateng dan BPR BKK Jateng.
Lama pemeriksaan pendahuluan adalah 25-30 hari. Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan terinci dan penyerahan hasil pemeriksaan pada pekan kedua atau pekan ketiga Desember 2025.
“Tujuan kita untuk menilai. Ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menilai kepatuhan dari pelaksanaan semua tema yang kami sampaikan tadi,” katanya.
Berdasarkan data, Pemprov Jateng termasuk entitas dengan persentase yang baik dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tercatat pada semester I 2024 penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 90,96%. Kemudian meningkat pada semester II 2024 yaitu 92,24%. Pada semester I 2025 meningkat lagi menjadi 93,46%.
