BREBES, smpantura – Usulan pemekaran wilayah Brebes Selatan sebagai calon daerah otonomi baru (CDOB) terus mendapat angin segar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan penuh dan menyebut Brebes Selatan sebagai wilayah paling siap di antara tiga usulan CDOB yang tengah diajukan di provinsi ini.
Penilaian tersebut mencuat dalam pertemuan antara Presidium Pemekaran Kabupaten Brebes dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah, Yasip Khasani, yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, belum lama ini.
“Kami semakin mantap dan yakin setelah mendengar langsung dari Pemprov bahwa dari tiga usulan CDOB, Brebes dinilai paling siap,” ujar perwakilan Presidium, Agus Sutrisno, Minggu (1/6/2025).
Agus menegaskan bahwa pengakuan tersebut menjadi titik balik penting dalam perjuangan panjang masyarakat Brebes Selatan dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Ia juga menyampaikan bahwa dokumen persyaratan pembentukan DOB telah disusun secara lengkap dan sesuai ketentuan.
“Ini bukan sekadar keinginan politik, tapi dorongan kuat dari masyarakat akar rumput. Tujuannya jelas: percepatan pembangunan wilayah selatan Brebes,” tegas Agus.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, Pemprov Jateng menilai Brebes Selatan telah memenuhi sejumlah aspek penting, mulai dari kelengkapan administrasi, batas wilayah yang jelas, hingga kesiapan kelembagaan. Kerja Presidium juga dinilai terstruktur dan melibatkan banyak elemen masyarakat.
“Kerja kolaboratif lintas elemen masyarakat di Brebes Selatan patut dicontoh. Bila moratorium pemekaran dicabut oleh pemerintah pusat, maka proses CDOB Brebes Selatan bisa segera dilanjutkan,” ujar Yasip Khasani.
Meski demikian, Pemprov mengimbau agar seluruh pihak tetap menjaga stabilitas sosial dan bersabar menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Komitmen Pemprov Jateng untuk terus mengawal proses ini hingga ke tingkat nasional juga kembali ditegaskan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Brebes dan DPC ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pemekaran Brebes Selatan.
Dengan memperkuat konsolidasi internal dan dukungan lintas sektor, Presidium berharap moratorium pemekaran yang diberlakukan sejak 2014 segera dicabut.
“Harapan kami tidak hanya berhenti pada pengakuan kesiapan, tapi juga pada langkah nyata dari pemerintah untuk mengawal Brebes Selatan menjadi daerah otonom,” tutup Agus. **
