BREBES, smpantura – Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma berkunjung ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (4/8). Bupati Brebes datang untuk meminta pendampingan strategis dalam mengawasi dan mengambil kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata kelola anggaran daerah.
Bupati Brebes yang datang bersama jajarannya ini, beraudiensi dengan jajaran KPK. Bahkan, secara khusus Bupati menyampaikan rencana pembangunan Jalan Poros Kubangsari–Dukuh Wangon, yang selama ini diajukan oleh pihak swasta, yakni PT Shyang Tah Jyun (STJ). Jalan ini menjadi akses utama menuju kawasan industri dan permukiman baru di Kecamatan Ketanggungan.
Tak ingin kebijakan strategis ini menimbulkan potensi penyimpangan, Bupati meminta arahan langsung dari KPK.
“Kami tidak ingin ada satu pun kebijakan strategis yang luput dari prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma saat ditemui wartawan, Selasa, (5/8/2025).
Menanggapi permintaan tersebut, KPK melalui Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah Jawa Tengah dan DIY memberikan tiga rekomendasi utama kepada Pemkab Brebes. Yakni, Pemkab diminta segera menjalin koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan status lahan serta kesesuaian rencana tata ruang di kawasan Kubangsari dan sekitarnya.
Kedua, KPK menekankan bahwa pembangunan jalan menuju kawasan industri sebaiknya tidak dibebankan ke APBD. Dana publik tak seharusnya digunakan untuk infrastruktur yang secara langsung menguntungkan pihak swasta. Selain berisiko menimbulkan konflik kepentingan, proyek semacam ini juga bukan prioritas anggaran mendesak.
Terakhir, Pemkab diminta membentuk tim lintas sektor untuk mengkaji potensi pemanfaatan aset-aset daerah di sekitar Desa Kubangsari agar lebih produktif dan berkelanjutan.
Selain membahas soal pembangunan jalan, Paramitha juga melaporkan upaya efisiensi belanja daerah kepada KPK. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Optimalisasi Belanja Pemerintah Daerah.
“Kami sedang menata ulang program agar tepat sasaran dan efisien, khususnya untuk mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati,” katanya.
Bupati menegaskan, kunjungan ke KPK bukan untuk mencari perlindungan atau intervensi, melainkan bentuk komitmen membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kehadiran KPK adalah bagian dari ikhtiar kami menjadikan Brebes sebagai kabupaten yang berintegritas. Kami ingin setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya. (**)
