Kemudian melakukan percepatan digitalisasi pelayanan publik, termasuk perijinan, keuangan daerah, dan belanja pemerintah secara elektronik (e-government dan e-procurement).
Pemkab Tegal juga berupaya melakukan penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pendampingan, reviu, dan audit berbasis risiko.
Kemudian, transparansi anggaran, termasuk penyajian data secara terbuka kepada publik.
Selain itu, meminta peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan antikorupsi, kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga-lembaga lainnya.
Dalam.sambutannya, Bupati Ischak mengutip apa yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di BPKAD Selasa (2/12/2025) lalu. Bahwa pencegahan korupsi bukanlah pilihan, tetapi kewajiban.
“KPK hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Acara dikuatkan dengan komitmen anti korupsi dan disemarakan Tari Kreasi Renggont Manis dan monolog daei Sanggar Sekar Arum.
Acara yang dihadiri Forkopimda Plus, kepala perangkat daerah, akademisi dan sektor pendidikan , pimpinan organisasi, tokoh masyarakat, penyuluh antikorupsi, Kades dan BPD perwakilan dari 18 Kecamatan juga diisi dengan presentasi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Yuriswandi dan Teni Kartini dari Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas atau Kompak Api Jateng. (**)
