Meski demikian, tantangan belum sepenuhnya usai. Dari total kebutuhan sekitar 900 unit, saat ini baru terpenuhi 456 unit. Pemkab Tegal berharap sisa kebutuhan tersebut dapat segera ditindaklanjuti . Sesuai arahan Kementerian PU, sisa kebutuhan hunian diarahkan langsung berupa hunian tetap agar lebih efisien.
“Jika membangun Huntara (Hunian Sementara), kita harus bekerja dua kali kerja. Harapan kami ke depan adalah langsung pembangunan Huntap (Hunian Tetap) melalui Kementerian PKP,”tambahnya.
Tantangan lain yang mendesak adalah ketersediaan air bersih menjelang musim kemarau. Meskipun telah dilakukan pengeboran di enam titik sumur, debit air yang dihasilkan masih kecil.
Menanggapi hal ini, pemerintah daerah meminta dukungan penuh dari PDAM, BPBD, PMI, dan BBWS Pemali Juwana. Survei telah dilakukan di Tuk Kembang untuk mencari sumber air alternatif agar kebutuhan primer warga terpenuhi.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksaan Prasarana Strategis Jateng Affi Trianto menyampaikan, dalam mengerjakan Huntara, pekerjaan yang membutuhkan waktu lama adalah pematangan lahan. Saat ini masih dilakukan proses penataan tebing di belakang agar hunian aman dari pergerakan tanah. Selain itu, sedang dilakukan perapihan lapangan mini soccer.
Terkait anggaran pembangunan huntara, pekerjaan tersebut menggunakan mekanisme pekerjaan darurat. “Sesuai peraturan LKPP nomor 6 tahun 2024 kita bekerja dulu, saat ini sedang kita hitung dan langsung diaudit APIP,”terangnya.
Acara diakhiri dengan pengguntingan pita dilanjutkan peninjauan unit hunian dan fasilitas pendukung lainnya oleh seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Tegal dan perwakilan Kementerian PU. (**)
