BATANG, smpantura – DPRD Batang saat ini sedang memprioritaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal. Raperda ini dirancang sebagai landasan hukum untuk memastikan sektor keagamaan, khususnya lembaga pendidikan keagamaan non formal, untuk mendapatkan alokasi dan bantuan yang layak dari Pemkab Batang.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Batang, Suudi, usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Non Formal, Kamis (13/11).
”Raperda ini merupakan inisiatif dari DPRD dan penting guna memperkuat peran pendidikan keagamaan berbasis masyarakat di Batang. Keberadaan pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah (Madin) dan majelis taklim memiliki peran vital dan telah tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat,” ujarnya.
Politisi PKB ini menyampaikan, semua urusan keagamaan harus mendapatkan porsi dan bantuan yang layak dari Pemkab Batang melalui Raperda tersebut. Pendidikan keagamaan, tegas dia, menjadi pondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia.
”Keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat memiliki nilai historis dan sosial yang kuat dalam pembangunan masyarakat belajar,” ucapnya.
Suudi mengungkapkan, salah satu poin penting yang tengah dibahas dalam penyempurnaan Raperda ini adalah usulan pemberian dana pensiun bagi guru-guru agama, khususnya guru Madin. Usulan ini muncul karena jasa guru agama sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, khususnya di Batang.
”Guru Madin itu, barangkali salah satu guru yang selama ini paling ikhlas, karena tidak ada penghargaan dari pemerintah yang layak seperti dengan guru-guru yang lain. Yang jelas, guru manapun, baik itu guru Madin dan sebagainya, itu sangat berjasa dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat. Wajar jika ruang fiskal kita, kemampuan keuangan kita ada, mengapa hal itu tidak kita apresiasi?,” katanya.
