TEGAL, smpantura – Sebanyak 27 delegasi kedutaan besar negara anggota Uni Eropa (EU) dan Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO) melakukan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Selasa (10/9).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh wawasan tentang upaya kolaboratif dalam mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman dan kondisi kerja yang layak bagi para awak kapal perikanan.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, HE. Denis Chaibi mengatakan, kunjungan mencakup observasi kegiatan pelabuhan dan memantau kondisi ketenagakerjaan di kapal-kapal penangkap ikan serta operasional Migrant Worker Resource Centre (MRC).
“Kegiatan ini bagian dari program Ship to Shore Rights South East Asia (S2SR SEA) yang didanai oleh EU,” jelasnya.
Menurutnya, Jawa Tengah merupakan provinsi utama tempat asal para awak kapal perikana Indonesia yang mencari pekerjaan di armada kapal asing.
Program 5258 SEA mendukung Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam mengoperasikan MRC di Tegal untuk menyediakan layanan dan dukungan langsung bagi para pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
“Indonesia salah satu produsen makanan laut terdepan di dunia. Sebagai pasar ekspor yang kuat bagi Indonesia, EU berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam mempertahankan keunggulannya di sektor ini. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa ekonomi biru Indonesia terus berkembang sembari memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan para pekerjanya, serta keberlanjutannya,” tegasnya.
Direktur Kantor Perwakilan ILO di Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh mengapresiasi atas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi hak-hak pekerja maritim dan menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara EU, Pemerintah Indonesia dan ILO, untuk menjamin kesejahteraan awak kapal perikanan migran indonesia.
Sebagai informasi, sejak tahun 2020 program S2SR SEA ILO yang didanai oleh EU telah berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak otoritas Jawa Tengah, untuk merancang peraturan dan kebijakan yang mantap dalam memantau kondisi pekerja di kapal penangkap ikan.
Program ini berhasil membentuk Tim Pemantau Bersama Norma Ketenagakerjaan di kapal penangkap ikan di pelabuhan perikanan wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah, yang disahkan melalui Surat Keputusan Sekretarts Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/012 Tahun 2023.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Fendiawan mengatakan, PPP Tegalsari merupakan pelabuhan terbesar di Jawa Tengah dengan daya tampung 1.154 kapal.
Hasil produksi laut di PPP Tegalsari mampu mencapai 87.220 ton atau rata-rata 240 ton per hari. Jika dirupiahkan, maka nilai ekonomi hasil laut di PPP Tegalsari mencapai sekitar Rp 2,8 triliun.
“Pelabuhan ini dilengkapi dengan fasilitas dermaga, tempat pelelangan ikan (TPI), 72 cool storage dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN),” ungkapnya.
Adanya kunjungan tersebut, Fendiawan berharap dapat meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan kerja dan meminimalisir angka kecelakaan kerja.
