Ahmad Luthfi menjawab satu persatu pertanyaan dua mahasiswa itu. Pertama, ia menjelaskan, menjadi pemimpin harus berjiwa melayani dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Semua aspirasi dari masyarakat harus bisa diterima.
“Semua keluh kesah masyarakat kita layani. Kita membuka layanan aduan daring. Pengaduan langsung juga bisa ke kantor karena Kantor Gubernur adalah rumah rakyat, siapa pun boleh datang,” jelasnya.
Ahmad Luthfi juga menjelaskan, pemimpin di level manapun, baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa harus punya karakter kesatuan dan mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Pemimpin juga harus punya kebijakan yang harus dilaksanakan dan diterima masyarakat.
“Tidak boleh ada intervensi dari siapa pun, diberikan apa pun, bahkan intervensi secara politik. Pemprov Jateng sudah menjalankan merit system atau sesuai kapasitas dan kemampuan,” katanya.
Terkait integritas, Ahmad Luthfi memberikan analogi bahwa ikan itu busuknya dari kepala. Maka seluruh pimpinan di Jawa Tengah harus menjadi contoh di manapun ia berada dan bertugas. Bahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sudah membuat zona integritas dan sudah ada pendidikan antikorupsi sampai ke level desa.
“Kita sudah terbuka, di media sosial dan portal-portal yang dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi anggaran dapat dilihat sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan. Ini langkah agar tidak ada korupsi, serta tidak terjadi main bawah meja, main amplop, dan main mata,” ungkapnya. (**)
