“Di RSUD Ir Soekarno saat ini baru ada 2 dokter spesialis dasar, sedangkan idealnya dokter spesialis dasar yang tersedia harus 4 dokter orang. Solusi kami tercepat dan sangat memungkinkan, yakni dengan melalui perpindahan atau pergeseran tenaga dokter spesialis dasar dari rumah sakit pemerintah lainnya, seperti RSUD Brebes dan RSUD Bumiayu. Tapi, solusi ini harus juga melihat ketersediaan tenaga yang ada. Jika menutup kekosongan dari tenaga P3K membutuhkan waktu lama, dan mungkin baru bisa tahun depan,” jelasnya.
Sementara terkait kebutuhan sapras, lanjut dia, berbagai upaya juga telah dilakukan untuk melengkapinya. Di tahun 2023 misalnya, pihaknya ada pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Ir Soekarno. Meski pengadaan itu dengan anggaran sangat terbatas. Sebab, untuk penambahan anggaran di perubahan 2023, dirasa sudah tidak mungkin. Sedangkan di tahun 2024, pihaknya sudah mengajukan ke pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Itu karena status RSUD Ir Soekarno sudah teregristrasi di Kemenkes, sehingga bisa mengajukan bantuan DAK bagi sapras. Di sisi lain, beberapa usulan anggaran ke pusat juga sudah dilakukan, dan diharapkan ada hasilnya.
“Kalau bicara soal pemenuhan anggaran sapras di RSUD Ir Soekarno ini, idealnya mencapai Rp 40 miliar. Sedangkan yang telah direalisasikan kurang dari Rp 10 miliar. Karena itu, usulan anggaran DAK menjadi harapan besar kami agar kebutuhan sapras di RSUD Ir Soekarno bisa terpenuhi,” pungkasnya. (T07_red)
