BATANG, smpantura – Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2004 yang ada di Pemkab Batang mendapat sorotan fraksi-fraksi di DPRD. Silpa yang tinggi mencapai Rp 144.858.198.150,73 dinilai sebagai indikator kurang optimalnya proses perencanaan anggaran yang dilakukan di Pemkab Batang.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, Rabu (18/6).
” Fraksi PKB menyoroti masih tingginya Silpa di Tahun 2024 sebesar Rp 144.858.198.150,73. Silpa yang tinggi adalah indikator belum optimalnya perencanaan dan eksekusi anggaran,” ujar juru bicara Fraksi PKB Nur Hasan saat membacakan pemandangan umum.
Fraksi PKB, tutur Nur Hasan, mengapresiasi kinerja Pemkab Batang yang berhasil meningkatkan pendapatan daerah sebesar Rp 0,42% dibanding target yang ditetapkan, sehingga pendapatan daerah melebihi target sebesar Rp 8.239.125.999,30. APBD Tahun 2024 sebesar Rp 1.944.219.139.590, namun realisasinya mencapai Rp 1.952.458.265.589,30.
Namun, besarnya Silpa, juga menjadi perhatian karena mencapai Rp 144,85 miliar. Fraksi PKB meminta agar dilakukan analisis mendalam terhadap penyebab tingginya Silpa yang ada. Pemkab juga diminta bisa menekan Silpa serta melakukan penguatan sistem pengendalian internal, serta percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.
” Kami juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan penggunaan APBD, hendaknya tetap memprioritaskan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penguatan UMKM. Ini karena sektor-sektor tersebut terkait langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan ekonomi sektor riil,” tuturnya.
Fraksi PKS juga memberikan catatan terhadap pengelolaan APBD 2024 agar terjadi perbaikan dan kinerja jajaran Pemkab bisa meningkat. Juru bicara Fraksi PKS Tikto Wibowo mengatakan, PKS mempertanyakan penyerapan anggaran di tahun 2024 yang masih belum maksimal. Termasuk ditandai dengan masih besarnya Silpa.
” Peningkatan realisasi pendapatan seharusnya juga diikuti dengan peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran secara bertahap agar dapat terserap secara optimal. Dengan demikian tidak menyebabkan Silpa yang terlalu besar,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi PPP Khabib Gozi mengatakan hal senada. Fraksi PPP menilai masih besarnya Silpa menunjukan adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab Batang menganalisis apa saja yang menjadi penyebab utama besarnya Silpa.
” Kami juga meminta agar Pemkab menyusun langkah-langkah kongkret agar serapan anggaran dapat lebih maksimal, tanpa mengurangi akuntabilitas dan efisiensi,” pintanya. (**)
