Capaian retribusi Dishub, persoalan aset jalan DPUPR hingga dana hibah KONI dan KORMI yang tidak terserap di Disporapar juga masuk dalam daftar evaluasi.
“Kami menekankan pentingnya adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan sinkronisasi regulasi hibah antar instansi,” jelasnya.
DPRD berharap, ke depan setiap OPD melakukan perencanaan lebih cermat, akuntabel dan adaptif terhadap tantangan fiskal, agar target pembangunan daerah berjalan optimal. (**)
