Warga Kelurahan Limbangan Wetan ini mengaku, sangat membutuhkan bahan pokok tersebut. Secara kebetulan mendapat informasi Pemkab menggelar pasar murah, sehingga datang ke lokasi acara. Namun saat tiba di lokasi, tidak bisa masuk karena pagar ditutup. Kalau dinamakan pasar murah, panitia seharusnya mengutamakan warga miskin. Bagaimana pun, warga miskin adalah kelompok yang paling terdampak akibat kenaikkan harga BBM. “Percuma ada pasar murah, kalau yang beli pegawai. Ini kan harusnya buat warga miskin,” ujarnya kesal.
Hal senada dikatakan Tri Handoko (45), salah seorang Ketua RT di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes. Ia menyayangkan langkah Pemkab Brebes yang menggelar pasar murah, tetapi lokasinya di halaman instansi tertentu. Dampaknya kegiatan menjadi tidak tepat sasaran, karena warga miskin tidak bisa mengakses, dan justru yang antre para pegawai berseragam korpri.
“Seharusnya pasar murah ini digelar di tempat umum, seperti Alun-alun atau sekitar kompleks pasar, bukan malah di dalam halaman kantor seperti ini,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Brebes Idza Priyanti, saat dikonfirmasi terkait banyaknya pegawai berseragam korpri yang ikut anter di pasar murah, justru berkilah. Menurut dia, pegawai yang mengenakan korpri ikut antre itu, tidak semuanya berstatus ASN, dan banyak dari mereka berstatus Tenaga Harian Lepas (THL). “Mereka merupakan THL, kebetulan hari ini tanggal 17 jadi pakai seragam. Tidak semua yang berseragam korpri itu ASN, ada yang non ASN,” ujarnya kepada wartawan.
Lebih lanjut dia mengatakan, pasar murah yang dilaksanakan hari ini sebagai upaya pengendalian inflasi. Tujuan lain adalah untuk meringankan warga miskin mendapatkan sembako dengan harga yang lebih murah. “Untuk sasaran kali ini masyarakat yang kurang mampu dan mereka yang terdampak pada kenaikan BBM,” pungkas di dampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes, Yulia Hendrawati. (T07_red)
