Dijelaskan, pada 2025 alokasi BOP Pendidikan Jateng sebesar Rp 472,381 miliar. Adapun jumlah guru non ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada Satpend Negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang. Terbagi atas guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442, dan SLB 288.
Sadimin mengatakan, khusus untuk guru pada Satuan Pendidikan Swasta (SMA, SMK dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan yang salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru melalui skema belanja BOSDa. Pada 2025, APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran BOSDa sebesar Rp 142,632 Miliar.
“Tunjangan lain bagi guru non ASN yang belum sertifikasi itu juga ada. Kalau yang sudah sertifikasi sama dengan daerah lain. Bedanya guru non ASN (di Jateng) gajinya sudah UMK,” kata Sadimin saat mendampingi Gubernur Ahmad Luthfi.
Sementara program yang dijalankan Kemendikdasmen mengisi ruang yang belum disentuh oleh Pemerintah Provinsi. Di antaranya terkait insentif berupa bantuan subsidi upah (BSU) selama 7 bulan dengan nilai per bulan Rp 300.000.
“Baru tahun ini ada untuk insentif selama tujuh bulan, berarti Rp 2,1 juta. Dengan peningkatan kesejahteraan ini, harapannya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia akan lebih bermutu dan berkualitas,” jelas Sadimin.
Ditambahkan, kebutuhan guru pada SMAN/SMKN/SLBN di Jateng cukup besar. Kebutuhan itu juga dipengaruhi adanya guru yang pensiun setiap tahun. Bahkan guru pada SLB masih banyak kekurangan, karena membutuhkan guru dari pendidikan luar biasa.
“Di SLB banyak yang masuknya dari pendidikan umum. Belum lagi yang diterima PPPK masuk di SMA/SMK, sehingga SLB kekurangan. Kami berharap ke depan kuota untuk SLB ditambah. Kemudian guru SMA/SMK yang belum dapat jam, akan kita ratakan, distribusikan, dan relokasikan, supaya mereka mendapatkan jam. Minimal 24 jam pelajaran,” kata Sadimin.
