Ia juga mengusulkan adanya mekanisme kerja sama antara pemerintah dan pelaku industri perhotelan agar sektor ini tetap dapat berkontribusi terhadap perekonomian daerah tanpa mengorbankan efisiensi anggaran negara.
“Kami siap berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik. Harapannya ada kebijakan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhitungkan keberlangsungan industri perhotelan dan tenaga kerja di dalamnya,” tuturnya.
Seperti diketahui, pemerintah melakukan memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran terhadap berbagai kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.
Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dengan demikian, pengeluaran dari berbagai organ pemerintahan pun perlu dikurangi dibandingkan sebelumnya. **
