SEMARANG, smpantura – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada operasional Batik Solo Trans. Saat ini, tiga dari lima koridor layanan transportasi tersebut masih bergantung pada pembiayaan pusat.
Hal ini disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, usai berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur pada Rabu, 1 Oktober 2025. Pertemuan ini membahas upaya menjaga kelangsungan program Buy The Service (BTS) transportasi aglomerasi di wilayah Soloraya.
“Hari ini kami difasilitasi Gubernur untuk membahas tentang aglomerasi transportasi di Surakarta. Bagaimana layanan buy the service, layanan perkotaan yang ada lima koridor dengan melibatkan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali,” kata Respati.
Ia menjelaskan, dari lima koridor Batik Solo Trans yang sudah beroperasi, tiga koridor pembiayaannya ditanggung oleh Kementerian Perhubungan. Sedangkan dua lainnya dibiayai oleh APBD Pemkot Surakarta.
Dikatakan, lima koridor tersebut juga didukung dengan setidaknya 7 feeder. Total setiap hari Batik Solo Trans dan feeder tersebut melayani sekitar 13.000-14.000 masyarakat di sekitar Soloraya.
“Ke depan pemerintah pusat akan mencabut penganggarannya ini, maka kami untuk mendorong adanya kemandirian fiskal dan mendorong cost sharing dengan kabupaten sekitar. Mayoritas pengguna Batik Solo Trans ini dari warga kabupaten sekitar,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, Batik Solo Trans sudah menjadi roadmap tentang aglomerasi transportasi. Sejauh ini operasionalnya juga sudah berjalan bagus karena sudah terintegrasi, dan juga melibatkan perusahaan otobus yang ada di sekitar wilayah Soloraya.
