Menurut Musyafa, banyak hal yang perlu ditangan di Brebes. Contohnya, bagaimana masalah
tunjangan P3K yang belum selesai, bagaimana anggaran perbaikan jalan sampai sekarang masih menguap kemana-mana, karena memang tidak banyak porsi anggaran untuk dialokasikan pada infrastruktur. Semua itu, butuh solusi bersama, duduk bareng bagaimana di akhir tahun politik bisa menciptakan situasi yang lebih baik. Bagaimana permasalahan yang ada bisa ditangan Pj Bupati, yang notebene mempunyai pengalaman sampai tingkat Jawa Tengah, dan dapat disalurkan di Kabupaten Brebes karena dia asli kelahiran Brebes. Tidak menutup kemungkinan juga ketika prestasi Pj Bupati baik, siapa tahu di 2024 banyak partai politik yang berani dan mau
mengusungnya, karena dalam kepemimpinannya banyak menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada. “Itu seandainya,” ucapnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah mengatakan, dalam perjalanan kepemimpinan Pj Bupati, dinilai lebih cenderung mengikuti aturan yang ada di pusat, meskipun aturan itu konstruksi dan dasar hukumnya belum terlalu kuat.
“Jadi lebih condong ke atas, itu karena Pj Bupati seorang birokrat, seorang ASN, sehingga nilai-niali terhadap aturan meskipun hanya surat edaran terlalu difokuskan ke sana,” ujarnya.
Padahal, kata Heri, permasalahan di bawah cukup banyak, yang harusnya kemarin ada beberapa kesempatan. Salah satunya, di perubahan anggaran bisa diupayakan. Namun karena lebih condong ke atas, yang penting permasalahan dari atas yang diminta diselesaikan itu diutamakan.
“Pj Bupati ini kami nilai mampu menampung apa yang menjadi masukan, tetapi belum menindaklanjuti. Menurut saya, harusnya apa yang dikehendaki masyarakat itu, kemudian dikomunikasikan dengan bidang-bidang yang membidangi di bawahnya, dan mengeksekusinya segera,” terangnya.
