Dia mengungkapkan, memang ada keraguan dari DPRD, dalam hal ini Pj Bupati ada kepentingan politik atau tidak ketika di tahun 2024 nanti. Kalau memang tidak ada kepentingan politik, menjadi momen yang bagus karena Pj Bupati berada di posisi netral, dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Diharapkan di tahun 2024, Pj Bupati mampu mengakomodir permasalahan yang ada di bawah dijadikan prioritas.
“Jadi banyak kepentingan-kepentingan di bawah yang harusnya jadi prioritas. Contohnya, masalah sampah dan jalan, ini kan permasalahan utama. Kemudian, air bersih, pelayanan kependudukan, ini juga harus menjadi prioritas, tidak hanya masalah pemilu saja,” terangnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPRD Brebes Mustollah menyoroti masih lemahnya komunikasi di internal eksekutif, sehingga mempengaruhi kinerja dan pelayanan masyarakat. Ia juga mengingatkan, banyak oknum pejabat yang cari muka kepada Pj Bupati dan itu perlu diperhatikan.
“Secara keseruhan kami nilai bagus kinerja Pj Bupati. Namun demikian, ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, bangunan internal eksekutif diharapkan bisa menjadi satu ikatan. Kami nilai komunikasi internal eksekutif masih lemah, hal ini harus ditata dan dibenahi. Jika ini dibiarkan, akan berpengaruh kepada kinerja dan pelayanan masyarakat. Ini lantaran belum bisanya bawahan memahami perintah dari atasan. Komunikasi semua dilakukan terbuka,” paparnya.
Di sektor pendapatan, lanjut dia, pihaknya melihat dari perubahan iklim investasi saat ini, Brebes mempunyai banyak peluang. Namun, peluang itu yang hingga saat ini belum bisa tertangkap oleh SKPD yang membidangi. “Hal ini salah satunya yang perlu dikomunikasikan di internal. Sehingga terbangun kebijakan dan komunikasi secara menyeluruh dalam sistem internal eksekutif,” sambungnya.
