TEGAL, smpantura – Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Tegal, Joko Purwanto, mempertanyakan fenomena terbaru terkait cepatnya realisasi Universal Health Coverage (UHC) di Kota Tegal dibanding wilayah tetangga seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Pemalang.
Hal itu ia sampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kesehatan Kota Tegal. Acara tersebut digelar di Ruang Pertemuan UPTD Klinik Paru Masyarakat pada Selasa (29/5/2025).
Menurut Joko, keberhasilan ini justru menjadikan Kota Tegal sebagai magnet bagi warga luar daerah yang ingin mendapatkan layanan UHC. Bahkan, ada warga yang rela pindah domisili agar bisa mengakses layanan kesehatan gratis tersebut.
“Apakah kondisi ini tidak mengurangi kuota untuk warga asli Kota Tegal? Bagaimana jika Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) tidak mampu melayani atau beban biaya terlalu tinggi, apakah tetap bisa dicover,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan (UKMP) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tegal, Wiharto menegaskan bahwa layanan UHC yang dibiayai Pemerintah Kota Tegal hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP Kota Tegal.
“Mungkin yang terjadi adalah mereka masih memiliki KTP Kota Tegal tapi tinggal di luar wilayah, seperti Mejasem di Kabupaten Tegal. Ini memang perlu menjadi perhatian bersama,” ucapnya.
Dia menambahkan, bahwa Pemkot Tegal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 37 miliar per tahun untuk membiayai program UHC.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, M Zaenal Abidin, menyatakan bahwa pihaknya menyelenggarakan FKP sebagai bentuk pelaksanaan amanat Menpan RB Nomor 16 Tahun 2017.
Forum ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan demi perbaikan berkelanjutan layanan kesehatan.
“Kami berkomitmen membuka ruang partisipasi bagi warga. Semoga kegiatan ini dapat terbentuk komunikasi yang sinergis antara Dinkes, OPD terkait, lintas sektor, organisasi profesi, ormas dan tokoh masyarakat,” katanya. (**)
