BUMIAYU,smpantura– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengatakan, kurikulum merdeka memiliki konsep yang bagus karena bisa mengembangkan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya.
Sebab, pembelajarannya berpusat pada siswa serta mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak Mulia, keberbinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Gambaran singkat kurikulum merdeka tersebut disampaikan kepada awak media usai gelaran Workshop Pendidikan Program Prioritas Bidang PAUD, Dikdas dan Dikmen, di Hotel Anggraeni Bumiayu, Sabtu (8/4).
“Merdeka Belajar ini konsepnya bagus. Salah satu kelebihannya adalah memacu soft skill dan berkomunikasi dalam kebebasan berpendapat seperti dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara,” ujar politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Workshop Pendidikan Program Prioritas Bidang PAUD, Dikdas dan Dikmen diikuti lebih kurang 150 guru. Hadir juga dari Kemendikbudristek serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Adapun salah satu tujuan workshop untuk mencari permasalahan dalam penerapan kurikulum merdeka belajar pada 2024 mendatang.
Kurikulum Merdeka, lanjut Fikri, memiliki keunggulan dari kurikulum sebelumnya. Diantaranya, siswa atau peserta didik menjadi orang yang merdeka dalam belajar. Pada sisi yang lain, guru juga lebih fleksibel dalam melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi dengan menyesuaikan kemampuan peserta didik.
“Adanya kurikulum merdeka belajar ini, anak-anak diharapkan bisa sekolah dengan senang dan bahagia, tidak tertekan seperti dulu. Sementara guru menjadi fasilitator siswa untuk berkembang,” ujarnya.
Fikri menambahkan, bukan hanya sosialisasi kurikulum merdeka belajar semata, tapi akan ada Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam penerapan kurikulum merdekamerdeka, termasuk pengadaan sarana dan prasarana.
“Jadi, siap nggak siap harus kita siapkan, maka harus kita cari solusinya. Untuk PAUD, SD dan SMP sederajat itu menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota dan SMA sederajat tugas pemerintah provinsi. Kami di pusat juga pasti bertanggung jawab juga,” katanya.(T06-red)
