BREBES, smpantura – Kebijakan membatalkan usulan 538 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru di Kabupaten Brebes, berujung aksi protes ratusan guru honorer di Kota Bawang, Jumat (4/11/2022), di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga setempat. Kebijakan itu diambil lantaran keterbatasan anggaran daerah untuk mengakomodir gaji para guru P3K tersebut. Berikut penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Brebes, Djoko Gunawan terkait persoalan tersebut.
Djoko Gunawan menjelaskan, pihaknya semalam juga sudah menerima perwakilan guru honorer yang menyampaikan aspirasinya tersebut, dan sudah dijelaskan duduk permasalahannya. Intinya, Pemkab sebelum menyusun APBD sudah bersurat ke Kementerian Keuangan, terkait usulan penganggaran P3K dari anggaran irmark yang peruntukannya sudah jelas bagi P3K. Di mana, kebutuhan anggaran P3K di Kabupaten Brebes sejumlah 4.196 orang teersebut, diperlukan sekitar Rp 260 miliar. Kemudian di akhir September lalu, Pemkab Brebes sudah menerima alokasi dana transfer daerah dari pusat sekitar Rp 84 miliar. Sehingga ada kekurangan yang sangat besar antara kebutuhan dengan alokasi irmak dari pusat tersebut. Namun demikian, pihaknya tetap melangkah mengingat sudah ada yang lolos passing grade sebanyak 537 orang, dengan bersurat ke Kemenpan RB tertanggal 27 Oktober yang ditanda tangani Bupati untuk meminta kuota sebanyak 537 orang dari total sebanyak 1.285 orang guru. Namun demikian, jawaban dari Kemenpan RB menyatakan, jika alokasi itu akan diambil harus seluruhnya sebanyak 1,285 orang. Sementara Pemkab Brebes tetap meminta agar 537 orang tersebut bisa dikabulkan.0
“Penarikan usulan itu terjadi berdasarkan hasil komunikasi dengan Kemenpan RB. Kalau usulan Pemkab Brebes sebanyak 537 formasi tidak bisa, maka usulan akan di takedonw keseluruhan sebanyak 1.285 karena satu paket. Sehingga, dilakukanlah take down usulan itu,” jelasnya.
Untuk mencari solusinya, lanjut dia, saat ini semua jajaran Pemkab Brebes, termasuk Ketua DPRD dan Komisi IV DPRD bersama perwakilan guru honores bergerak ke pusat. Tujuannya, berkomunikasi dengan Kemenpan RB barangkali masih bisa dibuka celah untuk menyelesaikan yang 537 orang tersebut. “Bahkan, Bupati Brebes juga berencana untuk menghadap langsung Menteri PAN RB terkait penyelesaian persoalan ini,” pungkasnya. (T07_red)
