PEMALANG,smpantura – Fraksi Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, menyoroti berbagai hal pada saat rapat paripurna.
Hal yang menjadi sorotan antara lain, terkait dengan infrastruktur jalan, penanganan sampah, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (Silpa), tahun 2022 lalu.
“Pada saat rapat paripurna dengan pihak eksekutif, beberapa hari lalu, kami menyoroti banyak hal terkait yang cukup menyita perhatian masyarakat. Terkait dengan infrastruktur jalan, menjadi pembahasan penting dan skala prioritas pembangunan, begitu juga dengan permasalahan sampah serta adanya Silpa yang masih sangat besar,” ujar Wardoyo, Ketua Fraksi Gerindra, DPRD Pemalang, kemarin.
Dia mengatakan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, yang menjadi harapan masyarakat luas, menjadi skala prioritas pemerintah daerah.
Untuk itu dengan adanya jalan baik mempermudah, serta menunjang peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata.
Bahkan ada istilah, jalan halus rejeki mulus, sehingga menambah peningkatan ekonomi dan berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan.
Pihaknya mempertanyakan, sejauh mana keseriusan pemerintah daerah, dalam penanganan hal tersebut.
Pihaknya menyarankan, agar pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup agar ditangani secara serius, dengan tindakan nyata dari pemerintah daerah (Pemda).
Hal itu dilakukan agar bencana banjir, Rob, tanah longsor bisa diantisipasi, karena dampak kerusakan lingkungan hidup, berefek kerugian yang luar biasa.
Akibat kerusakan lingkungan antara lain, rob merusakan pesisir pantai kurang lebih sepanjang 37 kilometer, utamanya Kecamatan Ulujami.
Kecamatan tersebut, mengalami kerugian yang cukup besar dan berimbas juga, pada kerusakan ribuan hektare lahan pertanian, belum lagi kiriman sampah yang di buang sembarangan.
Hal tersebut, perlu keseriusan dari pemerintah daerah agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah.
“Permasalahan persampahan, masih menjadi masalah yang sangat serius di Kabupaten Pemalang ini. Permasalahan sampah ini terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang,” tandasnya.
Ia mempertanyakan, langkah apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Pemalang, untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Khusus permasalahan Silpa tahun 2022 dilaporkan sebesar Rp 155,751 miliar.
Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan apakah masih tingginya SILPA terjadi dikarenakan adanya efisiensi, apa karena perencanaan program kerja yang kurang bagus.
Efesiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diharapkan tidak mengesampingkan skala prioritas, program pembangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah.
