SEMARANG, smpantura – Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mengubah pola kerja birokrasi dan memperkuat pengendalian pembangunan.
Ahmad Luthfi mengingatkan birokrasi tidak bisa hanya berorientasi pada eksekusi anggaran. Perlu terobosan, inisiatif, dan kesadaran kolektif untuk bekerja melampaui kebiasaan normatif.
“Saya pingin para pengemban fungsi di tempat kita itu ada suatu perubahan. Kinerja kita itu berbasis anggaran, tetapi tidak cukup tanpa ada kesadaran dalam penyelesaian suatu birokrasi. Kita tidak akan punya hasil maksimal kalau hanya mengandalkan rutinitas,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Gedung B lantai 5, Gubernuran, Rabu, 23 Juli 2025.
Ia menekankan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus berani mengambil langkah kreatif, bahkan tanpa menunggu pagu anggaran.
“Tidak cukup hanya bicara pagu. Perlu terobosan kreatif dari masing-masing OPD. Evaluasi hari ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah orientasi hasil,” tegas mantan Kapolda Jateng ini.
Gubernur juga menyinggung pentingnya pemanfaatan aset daerah secara maksimal, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, serta menegaskan perlunya extra effort yang “tidak biasa”, namun tetap dalam koridor hukum.
Luthfi menyoroti perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari 17 BUMD, 11 telah diaudit, dan sisanya ditargetkan rampung dalam tiga bulan. Ia menyoroti masih adanya BUMD yang merugi akibat ulah oknum.
“Saya tidak akan melihat sopo siro, sopo ingsun. Di sini berlaku equality before the law. Semua harus tunduk pada sistem merit, baik BUMD, BLUD, maupun Rumah Sakit,” ucapnya.
