Evaluasi kinerja ASN menurutnya juga harus dilakukan maksimal setiap tiga bulan, dan sistem merit wajib diterapkan secara konsisten.
“Namanya azas responsibility of command. Saya sudah tekankan, tidak boleh di dinas kita itu “iku wonge gubernur, orang dekat gubernur”, nggak ada, begitu nyebut nama saya, coret! dan harus profesional,” tegasnya.
Gubernur Luthfi dengan tegas meminta seluruh kepala OPD dan pimpinan balai untuk bertanggung jawab penuh atas kinerja unit kerja masing-masing.
“Sebagai kepala dinas harus bertanggung jawab pada dinas yang saya pimpin. Jangan ada kerja-kerja sumbatan karena tidak ada tanggung jawab. Jangan biasakan yang biasa, biasakan yang benar. Biasanya itu belum tentu benar,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar anggaran tidak hanya dibelanjakan secara administratif, tetapi berdampak nyata di lapangan.
“Kami tidak ingin Jawa Tengah menjadi provinsi di antara Jawa yang paling buntil. Harusnya yang di tengah itu enak dan sejahtera. Saya pengin Jawa Tengah jadi pusar mengalahkan yg lain,” ujarnya.
Wagub Jateng Taj Yasin menambahkan, kepada para ASN agar meningkatkan kinerja yang sudah bagus. Ia melihat masih ada ketidaksinkronan antardinas. Yasin menyebut, antardinas masih belum maksimal komunikasinya.
“Saling koordinasi. Ini udah sering saya lakukan, nggak usah sungkan. Saya tekankan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memaparkan realisasi pendapatan daerah hingga akhir triwulan II 2025 mencapai Rp11,46 triliun atau 55,14% dari target.
Namun, belanja langsung baru menyentuh angka 39,06% karena sebagian besar proses pengadaan masih berlangsung, terutama untuk kegiatan yang baru dikontrakkan di pertengahan tahun. (**)
