SEMARANG, smpantura – Pemprov Jawa Tengah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam Perubahan APBD 2025. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan hal itu saat Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan atas Rancangan Perubahan APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jateng, Senin, 28 Juli 2025.
“Fokus utama untuk Rancangan Perubahan APBD 2025 adalah infrastruktur. Peningkatan infrastruktur ini kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan perubahan anggaran sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama DPRD terkait revisi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati pada 23 Juli lalu.
Infrastruktur itu, kata dia, di antaranya pembangunan jalan, jembatan, teknologi dan data, sekolah dan penyediaan air untuk petani.
“Jalan dan jembatan, kita lakukan pemeliharaan dan pembangunan. Fokus kita bantu (jalan-jembatan) adalah yang punya impak pada perekonomian,” katanya.
Kemudian perbaikan irigasi, pengadaan mobile pump, pembangunan embung, hingga program konservasi hutan.
“Jaringan irigasi ini penting, sekunder primer tersier harus tersambung agar swasembada pangan terwujud. Sehingga tidak ada istilah masyarakat pertanian tidak mendapatkan irigasi,” jelasnya.
Tak ketinggalan rehabilitasi pelabuhan dan dermaga perikanan, perluasan akses internet di desa dan kecamatan, serta bantuan keuangan infrastruktur ke kabupaten/kota dan desa.
“Kita ingin cepat segera di-acc dan segera diajukan ke Kemendagri. Biar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kita bisa bergerak,” tegasnya.
Dijelaskan, Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 4,96%. Angka kemiskinan per Maret juga turun menjadi 9,48%. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jateng naik menjadi 73,87.
Investasi juga menunjukkan tren positif. Total investasi pada triwulan pertama mencapai Rp 21,85 triliun, terdiri dari PMA sebesar Rp 14,08 triliun dan PMDN Rp 7,77 triliun. Inflasi pun relatif stabil di angka 2,20%.
“Triwulan I investasi yang masuk 21,85 T membuka padat karya 97 ribu masyarakat kita, dan ini data dari BPS lengkap,” ucapnya.
Sebagai informasi, Rancangan APBD Perubahan Provinsi Jateng yang disepakati meliputi proyeksi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 88,4 miliar, dari sebelumnya Rp 24.486.526.112.000 menjadi Rp 24.574.934.505.000. Proyeksi kenaikan ini bersumber dari pendapatan rumah sakit atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.
Sementara belanja daerah secara keseluruhan juga bertambah sebesar Rp 303,1 miliar, dari sebelumnya Rp 24.848.826.112.000 menjadi Rp 25.151.948.182.000. Belanja daerah tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan prioritas. Di antaranya program speling, program infrastruktur, program pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan seperti perbaikan RTLH dan bantuan sosial.
“Semoga Allah meridhoi pengabdian kita dan bermanfaat untuk masyarakat kita, dalam rangka membangun Jawa Tengah maju, berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Luthfi. (**)
