Saleh mengakui, kebijakan diskon pajak berpotensi memengaruhi indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, ia melihat efek positif yang muncul di lapangan.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk memanfaatkan momentum diskon dan melunasi kewajibannya.
“Ketika masyarakat merasa terbantu dengan diskon, mereka yang semula menunggak satu hingga beberapa tahun akhirnya datang membayar pajak. Ini menjadi pola perilaku yang menarik,” kata Saleh.
Dari perspektif kebijakan publik, lanjut Saleh, diskon pajak dapat di pahami sebagai strategi fiskal yang efektif. Selain meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi, kebijakan itu juga berpotensi mengoptimalkan penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Bagi masyarakat, diskon memberikan rasa keuntungan. Ada pengurangan beban yang terasa signifikan, sehingga mendorong mereka untuk segera menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki ruang kebijakan untuk melakukan penyesuaian implementasi aturan pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, respons cepat gubernur dinilai sebagai cerminan kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi publik sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah. (**)
