Lebih lanjut, terbitnya Permen 14/2025 tersebut juga mencegah adanya pengeboran sumur minyak baru oleh masyarakat. SKK Migas juga mengapresiasi langkah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Ahmad Luthfi dan Taj Yasin karena telah mendeklarasikan tidak boleh ada pengeboran sumur baru.
“Kesepakatan Forkopimda atau deklarasi di Jawa Tengah itu dapat ditiru di tempat lain, sehingga implementasi dari Permen 14/2025 bisa dipercepat dan tidak ada isu-isu yang mengganggu realisasi dari Permen ini,” jelas Taufan bersama Pengawas Internal SKK Migas Ibnu Suhaendra.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh upaya percepatan optimalisasi sumur minyak masyarakat itu. Ia meminta kepada SKK Migas untuk terus mengawal tim yang sudah dibentuk Pemprov Jateng terkait hal itu.
“Kita minta dikawal. Ini bagus, tidak hanya untuk PAD tapi langsung kepada masyarakat dan mendukung swasembada energi,” katanya saat berdialog dengan perwakilan SKK Migas.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menambahkan, potensi sumur minyak masyarakat di Jawa Tengah cukup besar. Sementara ini yang sudah terdata ada sekitar 5.300 sumur. Paling banyak terdapat di wilayah Blora. Tempat lainnya ada Kendal, Batang, Boyolali, Sragen, Rembang, dan Jepara.
“Jadi mana saja sumur-sumur yang bisa diusahakan, sumur tua atau sumur masyarakat secara lingkungan, teknis, dan keselamatan kerja semuanya nanti kita data,” katanya.
Selanjutnya akan ada rapat bersama antara tim yang dikomandoi Gubernur Ahmad Luthfi dengan SKK Migas dalam waktu dekat. Rapat itu untuk sosialisasi dan membahas hal-hal teknis.
“Bagaimana inventarisasi dan persyaratan yang akan digunakan untuk mengklasifikasi sumur mana yang aman untuk diusahakan, mana yang tidak aman, serta mana yang bisa diproduksi baik dan mana yang tidak bisa diproduksi dengan baik,” jelasnya. (**)
