SEMARANG, smpantura – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi program Menu Bergizi Gratis (MBG) dan mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Sebanyak 4.000 peserta hadir dalam pertemuan ini, terdiri dari mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota maupun yang mewakili dari kabupaten/kota, serta unsur provinsi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, keamanan pangan tidak boleh di tawar. Ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan bahan makanan agar kejadian keracunan yang sempat terjadi tidak terulang.
“Harapannya kejadian-kejadian kemarin tidak terulang kembali, karena ini program yang secara struktural harus kita laksanakan,” tegas Ahmad Luthfi, di GOR Jatidiri, Senin 6 Oktober 2025.
Di jelaskan, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk di cek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.
Ahmad Luthfi menyebut, saat ini di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG dan di targetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Ia menegaskan, pengawasan harus di lakukan menyeluruh mulai dari dapur, di stribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap di periksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” katanya.
