BATANG, smpantura – Gubernur Ganjar geram, dengan pengakuan tersangka WM(57), pengasuh sekaligus pimpinan salah satu pondok pesantren di Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, yang melampiaskan nafsunya pada 15 santriwatinya. Berdasarkan visum dokter RSUD Batang, delapan orang positif ada robek di obginnya, kemudian enam orang masih utuh. Jadi enam orang itu kategorinya pencabulan.
“Kenapa kamu tega melakukan itu, apalagi santriwatimu itu masih dibawah umur. Kamu mengaku korban 15 santri yang saat ini mondok dan dua sudah lulus, berarti 17 korban, ada lagi tidak. Jujur saja coba diingat terus berapa santriwati yang menjadi korban, bagiamana perasaanmu sekarang,” tegas Ganjar saat menanyai WM, pada acara konfrensi pers bersama Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Luthfi didampingi Pj Bupati Batang, Lani Dwi rejeki, Kapolres, AKBP SAufi Salamun, dan tokoh agama, serta pekbat Pemkab, Selasa (11/4).
Gubernur menegaskan, kasus itu sangat serius di dunia pendidikan. Apalagi di Batang, kejadian pencabulan terjadi September, di salah satu SMP negeri di Gringsing, yang dicabuli oleh gurunya sebanyak 22 murid pria.
“Tentu kami marah, apalagi korbannya masih anak-anak. Ini serius, karena anak kita itu harus dilindungi, bukan dikerasi dalam bentuk apapun. Kami akan membantu Bu Lani, menerjunkan tim, membuka posko, dan trauma healing pada korban, koordinasi dengan Kemenag, ” tutur Ganjar
Kapolda, Irjen Ahmad Luthfi menuturkan, sampai saat ini jumlah korban yang melapor dan dilakukan pemeriksaan, sebanyak 14 santriwati. Bulan September 2022 juga terjadi di Batang, korbannya pencabulan 22 anak siswa SMP.
“Kasus di Bandar itu mungkin lebih banyak, karena saat ini santriwatinya lagi libur. Nanti pengembangan penyidikan.” tuturnya.
Ahmad Luthfi menambahkan, aksi pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Bandar, Batang, itu berlangsung sejak 2019-2023. Modusnya WM membujuk rayu santriwatinya, dengan menikahi tanpa wali, hanya korban dan tersangka saat ijab qobul dan memberikan uang jajan.
WM kelahiran Pekalongan 30 Juli 1965 itu, dijerat dengan UU Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak. Langkah selanjutnya, Kepolisian memberikan perlindungan kepada korban, dan koordinasi dengan Pemprov Jateng dan Pemkab Batang.
Pj Bupati, Lani menerjunkan Tim yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana (DPP3KB), Supriyono bersama Kabid Pemberdayaan Perempuan dokter, Utari Budiastuti bersama Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2a), untuk melakukan pendampingan kepada korban.
“Kami dibantu Tim dari Balai Kartini Temanggung membantu Polres Batang melakukan trauma healing dan edukasi pencegahan kejadian seksual,” ujar Supriyono. (P02-Red)
