Melalui program RTLH, rumah tersebut akan dibangun ulang dengan dinding permanen, penggantian rangka atap dan genteng, plesterisasi lantai, serta perbaikan fasilitas sanitasi. Namun perhatian pemerintah, kata Ahmad Luthfi, tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau ada anak yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan atau bantuan sosial, kita dorong,” tegasnya. Dijelaskan, program RTLH menjadi bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Tengah.
Target
Pada 2025, Pemprov Jawa Tengah menargetkan peningkatan kualitas RTLH bagi 17.000 penerima di berbagai kabupaten/kota. Di Kabupaten Sragen, realisasi mencapai 350 penerima. Untuk 2026, ditargetkan perbaikan 10.000 unit rumah tidak layak huni, dengan alokasi 303 penerima di Sragen.
Program tersebut sekaligus menekan angka backlog perumahan di Jawa Tengah yang pada awal 2025 tercatat sebanyak 1.332.968 unit. Hingga akhir tahun, realisasi penanganan mencapai 274.514 unit sehingga sisa backlog menjadi 1.058.454 unit.
“RTLH ini juga sekaligus memenuhi kebutuhan backlog kita yang hampir satu juta itu,” ujar Ahmad Luthfi.
Sebagai bagian dukungan terhadap program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah, pada 2025 Pemprov Jawa Tengah menganggarkan pembangunan 17.510 unit rumah senilai Rp 360,86 miliar dengan realisasi Rp 360,76 miliar atau 99,97 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah unit rumah terbanyak yang berhasil dibangun pada tahun itu.
Bagi Sukri, angka-angka itu mungkin terdengar jauh. Namun baginya, perbaikan rumah berarti lebih dari sekadar tembok dan genteng baru. Itu adalah rasa aman saat musim hujan tiba, tidur yang lebih layak, dan martabat yang kembali terjaga.
