Hal senada juga disampaikan Robert Chambers dalam Rural Development: Putting the Last First, bahwa pembangunan pedesaan seharusnya berangkat dari realitas dan kemampuan lokal, bukan semata dari logika birokrasi pusat. Prinsip ini relevan untuk membaca situasi Dana Desa hari ini: pengawasan penting, tetapi harus seimbang dengan kemudahan akses dan keberpihakan.
Hari Desa Nasional seharusnya menjadi ruang evaluasi kebijakan, bukan sekadar seremoni. Apakah pemangkasan Dana Desa sejalan dengan visi menjadikan desa sebagai subjek pembangunan? Apakah sistem administrasi yang ada sudah cukup adil bagi desa-desa dengan keterbatasan sumber daya manusia?
Jika desa benar-benar diposisikan sebagai fondasi pembangunan nasional, maka negara perlu hadir tidak hanya sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai mitra yang memahami keterbatasan desa. Penyederhanaan administrasi, penguatan pendampingan, serta kepastian pencairan anggaran menjadi kunci agar desa tidak hanya dirayakan, tetapi benar-benar diberdayakan.
Hari Desa Nasional 2026 semestinya menjadi pengingat bahwa membangun desa bukan hanya soal pidato dan peringatan, melainkan soal keberpihakan nyata dalam kebijakan fiskal dan tata kelola.
