Demikian halnya dalam proses promosi dan rotasi jabatan sebagai salah satu episentrum korupsi, meski komitmen akan merit sistem sudah tertuang namun acap kali masih jauh panggang dari api.
Sebagai tangan panjang dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah dan akan terus berikhtiar mewujudkan teta kelola pemerintahan daerah yang bersih baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, termasuk di tingkat desa.
Berkaca dari teori yang diungkap oleh Jack Bologne 33 tahun silam, bahwa ada empat komponen penyebab utama terjadinya korupsi yakni GONE yang meliputi: greed yakni keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan.
Di sinilah kemudian dua pendekatan menjadi sangat penting untuk dipahami sekaligus dijadikan pijakan upaya pencegahan korupsi secara simultan. Perspektif sistem sekaligus perspektif perilaku.
Sekadar ilustrasi pentingnya perspektif sistem untuk dibangun, adalah bagaimana orang Indonesia menjadi begitu tertib belalu lintas, membuang sampah, dan merokok ketika berada di negara yang secara ketat mengatur itu semua.
Perspektif perilaku pun harus dibangun karena terkadang kita terlalu kreatif untuk “ngakali“ sistem yang kita tata sendiri entah karena serakah atau kepepet.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 (Perda No 7 Tahun 2025) , ikhtiar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih salah satunya adalah dengan menempatkan “Indeks Integritas Nasional” sebagai satu diantara 8 indikator kinerja utama. Sangat jarang daerah yang menempatkan indeks tersebut sebagai bagian dari indikator kinerja utama.
