Menurutnya, percepatan pengembangan KDKMP membutuhkan pemetaan yang jelas serta sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, TNI, hingga BUMD.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pengembangan KDKMP harus dikawal secara serius, terstruktur, dan adaptif terhadap kondisi daerah. Ia menekankan, model pengembangan koperasi tidak harus seragam di setiap wilayah.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata. Harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah, dan tidak boleh dipaksakan satu desa satu koperasi,” tegasnya.
Pemprov Jateng menilai pendekatan fleksibel tersebut penting agar koperasi dapat tumbuh berkelanjutan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas pihak, KDKMP diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa di Jawa Tengah. (*)
