Di Jawa Tengah terdapat berbagai fasilitas penyiapan tenaga kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, hingga politeknik yang dapat di maksimalkan untuk mencetak pekerja migran profesional.
“Mulai dari kesiapan bahasa, pemahaman budaya negara tujuan, hingga keterampilan profesional harus di siapkan. Dengan begitu mereka benar-benar siap bekerja dan terlindungi,” ujarnya.
Ahmad Luthfi menambahkan, banyak persoalan PMI di luar negeri berawal dari proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur. Hal itu kerap membuat pekerja migran menghadapi berbagai masalah di negara tujuan.
“Kalau ekosistemnya sudah tertata dengan baik sejak awal, maka perlindungan terhadap pekerja migran juga akan lebih kuat,” jelasnya.
Potensi Sarana
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan kunjungannya ke Jawa Tengah merupakan langkah awal untuk memetakan potensi sarana dan prasarana penyiapan calon pekerja migran.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan sekitar 500.000 calon pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan di berbagai sektor profesional di luar negeri.
“Arahan Presiden jelas, kita ingin mengoptimalkan sekitar 500 ribu calon pekerja migran Indonesia untuk ditempatkan di berbagai sektor profesional,” kata Dzulfikar.
Ia mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, baik untuk kebutuhan tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri.
Menurutnya, perlindungan pekerja migran harus dilihat sebagai satu ekosistem yang utuh, mulai dari pendidikan vokasi, pelatihan bahasa, pengurusan dokumen, hingga proses penempatan kerja di negara tujuan.
