“Kami juga mendorong kabupaten/kota untuk mengalokasikan bantuan terhadap rumah tidak layak huni, sehingga dari APBD, Baznas, CSR dan juga kabupaten/kota terdapat alokasi 26 ribu, baik itu peningkatan kualitas maupun pembangunan baru,” paparnya.
Boedyo memastikan penyuran bantuan dilakukan sesuai prosedur yang ada dan tepat sasaran.
“Iya kami pastikan tepat sasaran karena dilakukan sesuai prosedur yang ada,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan, perbaikan RTLH akan digenjot pada 2025. Tahun ini akan ada 17.000 unit RTLH yang mendapatkan bantuan. Ditambah bantuan dari Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“RTLH akan kita genjot biar habis semuanya, minimal membantu masyarakat yang miskin ekstrem. Ketentuannya harus punya rumah sendiri, tidak bersengketa, hak milik, kemudian betul-betul dicek oleh Dinas Perakim dan diverifikasi oleh kabupaten/ kota. Kita kerjakan bersama,” tandasnya. (**)
