“Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) perbaikan rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu. Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem,” katanya.
Secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 terdapat sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit. Terdiri atas backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit.
Untuk itu tahun 2025 Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. Terbagi atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
“Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” kata dia.
Menurut dia, upaya program pembangunan perumahan warga ini juga salah satu upaya pengentasan miskin ekstrem di wilayahnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menambahkan, penghargaan tersebut menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah.
