“Kebanyakan software di tempat kita lemot, mungkin perlu koordinasi lintas sektoral. Itu harus kita integrasikan dari Kominfo dan lainnya, sehingga ke depan tidak ada lagi publik komplain terkait dengan peralatan yang tidak mengena,” kata Ahmad Luthfi didampingi Bupati Semarang Ngesti Nugraha.
Terkait integrasi tersebut, Ahmad Luthfi juga mendorong agar segera dibuat pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Hal itu merujuk pada beberapa kasus yang ia temui, misalnya setiap ganti pimpinan maka aplikasi yang digunakan juga berganti. Padahal konsistensi adalah salah satu kunci agar praktik baik yang sudah dilakukan dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan.
“Kami sarankan kepada Komisi II DPR RI untuk didorong kepada Menteri PAN-RB, agar nantinya punya pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Kalau gonta-ganti nanti masyarakat sendiri yang bingung. Kita harus mempunyai integrasi pelayanan publik secara nasional yang itu menjadi road map, sehingga siapapun yang menjabat, baik sekarang dan akan datang, bisa sinergis,” usulnya kepada Komisi II DPR RI.
Anggota Komisi II DPR RI, M Toha, mengatakan, praktik digitalisasi yang dilakukan di mal pelayanan publik yang dikunjungi di Kabupaten Semarang sudah sangat bagus. Mungkin ada beberapa poin yang perlu ditingkatkan seperti kenyamanan masyarakat saat berada di lokasi. Juga bagaimana integrasi dengan lebih banyak instansi terkait agar lebih lengkap.
“Kekurangan yang kami lihat di mal pelayanan publik tadi di luar kemampuan pemerintah daerah, sehingga butuh kolaborasi dengan pihak yang memang kompeten. Misal tadi lemot, itu karena software atau karena jaringannya,” katanya.
