BREBES, smpantura – Kepala Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Brebes, Baitsul Amri, memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Desa Benda melalui baliho. Ia membantah tuduhan yang menyebut adanya penggadaian mobil siaga dan status sepeda motor NMAX inventaris desa yang tidak jelas.
Baitsul menjelaskan, mobil siaga dikelola oleh forum kesehatan desa. Isu mobil siaga yang disebut digadaikan memang pernah terjadi. Namun itu dilakukan oleh sopir pada tahun 2022, bukan dirinya. “Mobil itu digadaikan oleh sopir. Kami sudah melapor ke kecamatan, dan kami juga yang menebusnya,” kata Baitsul saat ditemui wartawan, Rabu (23/10).
Ia juga memastikan bahwa motor NMAX inventaris desa masih ada dan dapat digunakan oleh perangkat desa sesuai kebutuhan. “Motor NMAX tersebut bukan hanya saya yang pakai, sekdes juga menggunakan. Siapa saja yang memerlukan untuk kepentingan desa bisa memakainya,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, aliansi tersebut memasang baliho di tiga lokasi strategis di Desa Benda, yang memuat berbagai kritik terkait transparansi APBDes serta persoalan inventaris desa, termasuk tuduhan terkait mobil siaga dan motor NMAX.
Terkait tuduhan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Baitsul menjelaskan bahwa semua pembangunan di desa dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes).”Kami bahkan memasang hasil musyawarah di kantor desa, sehingga setiap warga bisa melihat dan mengawasi apa yang sudah dikerjakan dan belum,” jelasnya. Lebih lanjut, Baitsul juga menanggapi kritik terkait pengelolaan mobil angkutan sampah, yang menurutnya telah diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baitsul juga menyayangkan langkah Aliansi Masyarakat Peduli Desa Benda yang lebih memilih memasang spanduk dan baliho ketimbang datang dan berdiskusi langsung dengan pemerintah desa. Ia menilai tindakan tersebut hanya membuat suasana di desa yang sudah kondusif menjadi keruh.”Kami sangat terbuka dengan kritik. Kenapa tidak datang langsung ke kantor desa dan berdiskusi? Pemasangan baliho hanya membuat suasana jadi tidak kondusif,” tegasnya.
Baitsul mengungkapkan, bahwa aliansi itu hanya diisi oleh segelintir orang yang tidak aktif dalam kegiatan musyawarah desa. Mereka selalu menyampaikan kritik lewat spanduk atau baliho.”Kami sudah mencoba menemui ketua aliansi, tapi tidak ditemui. Lalu, kami mau jawab apa? Apa kami harus menjawab dengan pasang baliho juga?,” ucapnya.
Terakhir, pasca pemasangan baliho kemarin, Baitsul menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengundang aliansi berdiskusi.”Kita tunggu saja, apakah mereka mau diskusi atau tidak,” pungkasnya. (**)
