Dijelaskan, capaian SGS 2025 meliputi lebih dari 27 ribu tenant ikut serta dan menjangkau lebih dari 182 ribu pelanggan. Frekuensi transaksi selama periode 1-31 Juli tercatat 5,4 juta, dengan nilai transaksi sebesar Rp 10,7 triliun. Jumlah transaksi UMKM sekitar 232 ribu dengan nilai total Rp 222 miliar. Adapun transaksi di pasar tradisional sekitar 281 ribu dengan nilai total Rp 350 miliar. Selain itu juga terdapat transaksi menggunakan QRIS senilai total sekitar Rp 3,7 triliun.
Dikatakan, tantangan ke depan, termasuk bonus demografi, tidak bisa dihadapi secara parsial atau sendiri-sendiri. Menurut Ferry, perlu menciptakan kerja sama dan kolaborasi secara utuh maka dari itu kita butuh platform yang kuat dan butuh aglomerasi. Ini harus ditopang oleh sistem dan kelembagaan serta wadah strategis agar bisa berjalan lama.
“Kami meyakini aglomerasi yang sistematis adalah instrumen pemerintah untuk memastikan dan mengoptimalkan potensi wilayah eks karesidenan secara utuh tanpa ada daerah tertinggal,” paparnya.
Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, menganggap, julukan Bapak Inisiator Aglomerasi itu dinilai tepat. Di mana Gubernur mampu mengkondisikan para kepala daerah. “Ini juga sudah dibuat kelompok-kelompok kerja, salah satunya di Soloraya,” katanya.
Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan, pola yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi, khususnya yang sudah dilakukan di Soloraya, akan menjadi contoh dan studi kasus bagi daerah lain. Bagaimana suatu provinsi, mulai dari kota bisa melebar dan menciptakan perekonomian wilayah.
“Kadin melihat suatu provinsi atau daerah, itu paling penting adalah kepemimpinan dari pada leadernya. Saya lihat kepemimpinan Pak Gubernur sangat luar biasa, dan sangat beruntung bagi Kadin (Jateng),” katanya.
