PEMALANG, smpantura – Kasus stunting dan Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi salah satu perhatian khusus oleh Bupati Pemalang, Mansur Hidayat. Khusus untuk stunting Pemerintah Kabupaten Pemalang berhasil menurunkan angka stunting 15,3 persen pada tahun 2023. Untuk kasus ATS Pemkab Pemalang masih terus berupaya agar angkanya semakin kecil, sebab hal tersebut berdampak pada Indek Pembangunan Manusia (IPM) Pemalang.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PKK Kabupaten Pemalang baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa atas prestasi pada tahun 2023. Alhamdulilah sudah menurunkan stunting pada level yang sangat bagus, kalau kita dibandingkan dengan 35 kabupaten/kota lainnya kita terendah di nomer dua di Jawa Tengah,” ungkap Mansur saat menghadiri kegiatan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Rapat Pleno PKK, Rabu (29/05/).
Dia mengatakan, hal tersebut merupakan prestasi bersama khususnya dari PKK dimana organisasi tersebut merupakan garda terdepan. Hal itu disebabkan mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kasus stunting saat ini berada di 15,3 persen, harapannya target 2024 ini menjadi 12 persen. Target tahun 2024 tersebut menurutnya optimis bisa tercapai jika PKK diberbagai tingkatan dapat bekerja optimal. Kerja keras secara bersama sama, bisa dicapai di tahun 2024 pihaknya akan menekan angka stunting lebih sedikit lagi. Pihaknya berharap kepada tim penggerak PKK untuk lebih giat lagi. Selain itu kekompakan harus terus terjalin antara pemerintah dan berbagai unsur masyarakat khususnya PKK.
Mansur juga menyebut peran Camat dalam mendukung TP PKK bukan hanya dalam kaitannya denga stunting, tapi juga masalah lainnya seperti anak tidak sekolah (ATS). Menurutnya baik Camat maupun Ketua TP PKK di kecamatan dan desa lebih memahami wilayah atau masyarakatnya. Para Camat juga untuk men-support karena apapun kolaborasi antara Camat dan Ketua PKK baik istri Camat maupun Sekcam diharapkan segala program-program kerja di lapangan, terutama ATS yang sekarang ini masih banyak kasus anak tidak sekolah.
“Perlu kita dorong agar ada pengurangan ATS, karena yang mengetahui persis kondisi desanya adalah PKK Desa, nantinya berkolaborasi dengan PKK Kecamatan, sehingga dapat diinventarisasikan. Kemudian kita beri solusi-solusi masalah ATS, stunting dan masalah kesehatan ataupun pendidikan,” pungkasnya.(T08_Red)
