“Kondisi ini menunjukkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan implementasi MBG yang masif, patuh, dan siap secara sistem,” lanjut Dandy.
Ditambahkan, program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dia menjelaskan, sekitar 70 persen anggaran MBG digunakan untuk pembelian bahan pangan, sehingga berdampak langsung pada penggerakan ekonomi lokal, mengingat belanja bahan pangan tersebut kembali kepada masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
Dandy juga menyoroti dukungan infrastruktur di Jawa Tengah yang dinilai kuat. Lebih dari 8.500 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah terbentuk, dan sekitar 6.200 di antaranya sudah operasional. Ekosistem ini dinilai dapat memperkuat konektivitas antara produksi pangan dan kebutuhan SPPG.
Dalam penguatan rantai pasok, sektor perikanan menjadi fokus utama, karena memiliki potensi besar baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Komoditas seperti lele, nila, patin, tongkol, dan tuna, dinilai sebagai sumber protein yang terjangkau dan melimpah. Pemerintah mendorong agar ikan tidak hanya menjadi menu pelengkap, tetapi menjadi menu utama dalam program MBG.
Dia menuturkan penguatan juga dilakukan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang telah siap infrastruktur di beberapa daerah Jawa Tengah, di antaranya Jepara, Pati, Kebumen, dan Purworejo. Secara nasional, pemerintah telah membangun 65 kampung nelayan, dan menargetkan tambahan 35 lokasi, sehingga totalnya mencapai sekitar 1.300 kampung nelayan di seluruh Indonesia.
“Selain itu, pengembangan budidaya melalui bioflok tematik juga telah dilakukan di sejumlah wilayah, seperti Batang, Kendal, Magelang, Kabupaten Semarang, dan Boyolali. Langkah ini memperlihatkan Jawa Tengah memiliki kekuatan hulu yang lengkap, untuk mendukung kebutuhan bahan baku program MBG,” tegasnya.
