Program tersebut juga didorong oleh program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan. Program ini sekaligus sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Total pada 2025 ada 76 desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah.
Sementara pada periode 2019-2025 total desa dampingan sebanyak 452 desa dengan total anggaran lebih kurang Rp112,5 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
“Di tempat kita punya desa-desa unggulan. Desa mandiri energi kita punya, di mana 60 persen energi dari gas alam dan biogas. Mandiri sampah kita punya, dan banyak lagi,” ujarnya.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi mengatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah menjadi salah satu nafas perekonomian di Jawa Tengah. Di mana jumlah UMKM di Jawa Tengah sekitar 4,2 juta dengan sekitar 3 jutaan berada di wilayah kabupaten/kota, khususnya di pedesaan.
Di antara UMKM di pedesaan itu juga ada yang sudah menjadi Desa Ekspor, yakni desa yang memiliki usaha skala menengah dan mempunyai kualifikasi ekspor.
“Itu potensi desa yang perlu kita kembangkan. Artinya perlu kita tingkatkan lagi dinas koperasi dan UMKM, khususnya mereka yang UMKM menengah di mana ia punya kualifikasi ekspor. Kita guidance ini bekerja sama dengan kementerian perdagangan,” katanya.
Ahmad Luthfi mengatakan, puncak peringatan Hari Desa Nasional di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Boyolali, tersebut menjadi salah satu momentum untuk mendongkrak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah.
“Kami dengan segenap 38 juta masyarakat Jawa Tengah mengapresiasi atas kepercayaan pemerintah. Ini akan menambah perkembangan situasi, terutama ekonomi mikro di Jawa Tengah,” katanya saat memberikan sambutan.
