SLAWI, smpantura – Bupati Tegal, Umi Azizah meminta kepala desa aktif melakukan pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sebagai acuan penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Umi saat membuka Dialog Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, melalui Pemberdayaan UMKM dan Jaminan Sosial yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) RI di Pendopo Amangkurat, Kamis (9/2).
DTKS merupakan basis data by name by address yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari 40 persen penduduk dengan kondisi kesejahteraan sosial terendah.
Data ini sangat dinamis, sebab pergeseran kondisi sosial dan ekonomi kerap terjadi di masyarakat disamping migrasi, juga adanya kematian.
Menurut Umi, penyempurnaan DTKS ini sangat penting, mengingat basis data ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan maupun penetapan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial.
Implementasi program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), rehab rumah tidak layak huni, bantuan iur BPJS kesehatan, bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial lainnya dinilai cukup berperan efektif sebagai bantalan sosial, terutama saat pandemi dan fase pemulihan ekonomi.
“DTKS ini harus dibenahi, harus terus diperbaharui. Lakukan cross-check setiap datanya secara berjenjang dengan turun ke lapangan karena efektivitas program penanggulangan kemiskinan ini sangat bergantung pada keakuratan data,” pesan Umi kepada kepala desa dan fasilitator pendamping program perlindungan sosial.
Umi mengaku, masih menerima banyak keluhan warga terkait penerima manfaat program bantuan sosial yang sebenarnya sudah layak tapi masih terus mendapatkan bantuan, begitu pula sebaliknya.
