lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekadar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa. Maka, ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Peningkatan kualitas pendidikan yang sudah tercapai akan sia-sia jika gejolak sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidak adilan tidak diredam (Hanakristina,2010).
Sekolah yang kualitasnya bagus karena memiliki pengajar yang kompeten, fasilitas lengkap, dan siswa-siswanya cerdas akan semakin bagus. Sedangkan sekolah yang kualitasnya sedang justru sebaliknya. Sekolah yang kualitasnya sedang atau kurang bagus akan menjadi bertambah buruk. Sudah tenaga pengajarnya kurang kompeten, fasilitasnya kurang, siswa siswanya yang juga kurang berakademis.
Memperoleh pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa pada tahun 2015 dibentuklah SDG’s yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Diantara tujuan SDG’s yang telah disepakati, terdapat satu tujuan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
Pendidikan merupakan suatu yang harus diperhatikan demi perkembangan pembangunan, sebab dasar dari pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Hal ini disebabkan karena salah satu tujuan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berjalannya sebuah pendidikan di Indonesia merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pemerintah wajib memfasilitasi pendidikan di Indonesia. Banyak hal yang harus diselesaikan dalam bidang pendidikan, hal ini dikarenakan banyaknya masalah-masalah pendidikan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.
