Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, penanganan sampah di Jawa Tengah perlu langkah nyata dari seluruh daerah, tidak hanya sebatas penandatanganan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU). Hingga saat ini baru 16 kabupaten/kota yang telah melakukan MoU terkait pengelolaan sampah. Namun, langkah tersebut harus segera di ikuti dengan rencana aksi yang jelas.
”Jangan hanya sebatas MoU, tetapi harus ada action plan. Saya akan ada rapat dengan Menko, jadi saya minta para bupati dan wali kota segera memberikan data terkait sampah untuk kita bawa ke Jakarta,” jelasnya.
Ia menjelaskan, penanganan darurat sampah menjadi perhatian pemerintah pusat dengan target pada 2029 Indonesia dapat mencapai kondisi zero sampah. Lutfi juga menegaskan, Gerakan Jateng Asri yang melibatkan 35 kabupaten/kota bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi gerakan edukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap persoalan sampah.
”Selain itu, Pemprov Jateng juga mendorong program penghijauan di wilayah pesisir melalui penanaman mangrove. Hal ini di lakukan mengingat sekitar 920 kilometer garis pantai di Jawa Tengah terdampak rob,” terangnya.
Dukungan Program
Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, Pemkab Batang mendukung penuh gerakan penanganan sampah dari hulu hingga hilir melalui program kebersihan yang lebih masif. Ia menjelaskan, produksi sampah di Kabupaten Batang mencapai sekitar 428 ton per hari. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Batang menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sentul dengan kapasitas 100 hingga 120 ton per hari.
