- Bimtek Tata Kelola Destinasi Pariwisata
SLAWI, smpantura – Direktorat Tata Kelola Destinasi, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menggelar Bimbingan Teknis Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Desa Wisata Karang Cengis, Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Senin (7/8).
Kegiatan dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, Analis Kebijakan Kemenparekraf Mulyanto YS, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, Joko Sunarto dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tegal, Muhammad Amin, Kepala Desa Penusupan Guntur Zagiyat Yudiansyah dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
Analis Kebijakan Kemenparekraf Mulyanto YS mengatakan, Kemenparekraf Barekraf, tidak lagi fokus mengejar angka kunjungan, tetapi lebih fokus pada, bagaimana peningkatan kesejahteraan dengan mengedepankan, aspek tata kelola pariwisata.
Menurutnya, untuk mencapai tata kelola destinasi pariwisata yang berkualitas, aktivitas perencanaan pariwisata sangat penting dilakukan, Karena saat ini dan dimasa depan akan terus terjadi pergeseran pasar wisata, motif, minat, selera berwisata, tuntutan dan perilaku wisatawan terus berubah, sehingga hal ini harus direspon dengan baik.
“Pengelolaan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapai sasaran yang diinginkan. Disisi lain pariwisata juga menimbulkan dampak negatif apabila tidak direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten,”sebutnya.
Mulyanto menuturkan, dalam rangka mempercepat penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan, Kemenparekraf berkomitmen menyusun pedoman tata kelola atraksi, di destinasi wisata berdasar Kemenparekraf Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain dalam membangun destinasi berkelanjutan.
Selain dampak positif dari pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, masyarakat tidak boleh mengabaikan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati dan masalah sosial.
Oleh karena itu pemerintah , masyarakat lokal, industri, desk pemangku kepentingan harus bersatu untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau wisata yang berkelanjutan.
“Kita harus selalu bekerjasama dalam mencapai pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi adalah kunci dalam upaya ini,”sebutnya.
Diharapkan pemerintah menjadi regulator, pengawas dan juga mengembangkan industri pariwisata dengan mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan masyarakat dan ekonomi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, membangun destinasi wisata di desa wisata harus berkelanjutan. Selain itu, harus berpegang pada konsep ramah lingkungan, diantaranya tidak menutup sumber air. Pengembangan destinasi wisata juga harus dikaitkan dengan 17 sub sektor ekonomi kreatif.
“Jangan hanya menghabiskan anggaran sekarang, kemudian ke depan tidak ada manfaat atau hebat pada masa pemerintahan desa sekarang tapi tidak dilanjutkan oleh pemerintah desa selanjutnya,”pesannya.
Di sisi lain, Fikri berharap peran serta pihak swasta seperti Kadin dan Apindo dalam pengembangan potensi wisata.
Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Porapar Kabupaten Tegal dalam sambutannya menyebutkan, Kabupaten Tegal memiliki 17 desa wisata yang ber-SK Bupati. Selain itu telah muncul destinasi wisata baru kurang lebih 30 destinasi , baik wisata alam maupun buatan.
Hal ini membuat seorang pengelola atau pelaku wisata dituntut harus memiliki kemampuan memahami tren dalam pengembangan pariwisata yang cerdas dan berorientasi masa depan.
Menurutnya, ada beberapa prinsip yang pelu diketahui pengelola desa wisata, yakni tidak bertentangan dengan adat istiadat, budaya dan agama, memperhatikan unsur keunikan lokal, pembangunan fisik yang dilakukan tidak mengarah kekotaan.
“Masyarakat menjadi pelaku, pemilik dan pemain dari wisata tersebut, menganut prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, kelembagaan administrasi yang teratur dan sistematis,”tuturnya.
Joko berharap, setelah bimtek ini para pelaku wisata, Pokdarwis bisa melakukan sosialisasi atau pendampingan secara bertahap.
Sehingga penataan destinasi wisata kita, bisa tertata baik dan berdaya saing, dengan mengajak lembaga masyarakat serta masyarakat lokasi pariwisata, untuk berperan aktif memajukan dan memanfaatkan destinasi pariwisata, guna peningkatan kesejahteraan. (T04-Red)
