Mulyanto menuturkan, dalam rangka mempercepat penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan, Kemenparekraf berkomitmen menyusun pedoman tata kelola atraksi, di destinasi wisata berdasar Kemenparekraf Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan lain dalam membangun destinasi berkelanjutan.
Selain dampak positif dari pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, masyarakat tidak boleh mengabaikan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati dan masalah sosial.
Oleh karena itu pemerintah , masyarakat lokal, industri, desk pemangku kepentingan harus bersatu untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau wisata yang berkelanjutan.
“Kita harus selalu bekerjasama dalam mencapai pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi adalah kunci dalam upaya ini,”sebutnya.
Diharapkan pemerintah menjadi regulator, pengawas dan juga mengembangkan industri pariwisata dengan mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan masyarakat dan ekonomi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, membangun destinasi wisata di desa wisata harus berkelanjutan. Selain itu, harus berpegang pada konsep ramah lingkungan, diantaranya tidak menutup sumber air. Pengembangan destinasi wisata juga harus dikaitkan dengan 17 sub sektor ekonomi kreatif.
“Jangan hanya menghabiskan anggaran sekarang, kemudian ke depan tidak ada manfaat atau hebat pada masa pemerintahan desa sekarang tapi tidak dilanjutkan oleh pemerintah desa selanjutnya,”pesannya.
Di sisi lain, Fikri berharap peran serta pihak swasta seperti Kadin dan Apindo dalam pengembangan potensi wisata.
